Day: July 20, 2026

Satpol PP Provinsi Bengkulu secara berkala melakukan penertiban bangunan liar, warung remang-remang, dan pedagang yang melanggar zonasi di kawasan Pantai Panjang. Langkah ini diambil karena kawasan tersebut berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga penataan dan pengawasan ketertibannya mutlak menjadi tanggung jawab Satpol PP tingkat provinsi.

Dalam rangka penyelamatan aset daerah, Satpol PP Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan khusus untuk menarik paksa kendaraan dinas (mobil dan motor) milik Pemerintah Provinsi. Kendaraan ini biasanya ditarik dari para mantan pejabat, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), atau anggota keluarga yang belum mengembalikan aset tersebut setelah masa jabatannya berakhir.

Untuk menegakkan kedisiplinan aparatur negara, Satpol PP Provinsi rutin menyisir berbagai lokasi umum seperti warung kopi, rumah makan, pasar tradisional, hingga pusat perbelanjaan (mal). Sasarannya adalah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang kedapatan keluyuran nongkrong atau berbelanja pada saat jam kerja kantor masih berlangsung

Satpol PP Provinsi Bengkulu menjadi garda terdepan dalam mengamankan aset-aset fisik milik daerah. Mereka sering diturunkan untuk melakukan penyegelan, penjagaan, hingga pemasangan plang kepemilikan di atas lahan atau bangunan (seperti eks Mess Pemda, lahan kosong, atau asrama) agar tidak diserobot, diklaim, atau digunakan secara ilegal oleh oknum masyarakat dan pihak swasta.