PENEGAK PERATURAN DAERAH

RENJA

PENDAHULUAN

 

  • LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia yaitu menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka seluruh elemen penyelenggara Negara/pengelola Pemerintah wajib melakukan pembangunan secara komprehenship dan berkelanjutan.

Sebagai wujud tindak lanjut dari yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara, untuk mempertanggungjawabkan Tupoksi serta Pengelola Sumber Daya dan Kebijakan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu diwajibkan untuk membuat Renja dimaksudkan sebagai mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan  Strategis, juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Renja ini merupakan Laporan Pelaksanaan Rencana Strategis berupa dokumentasi hasil pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta rangkuman hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421).
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
  • LANDASAN HUKUM
  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421).
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
  6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

 

  • MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu bertujuan sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah, Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan dari pembuatan Renja ini adalah mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kualitas SDM disegala bidang dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
  2. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat.
  3. Meningkatkan demokratisasi dan penegakan HAM serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 

  • Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisikan antara lain Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

 

  • Evaluasi Pelaksanaan RENJA–OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi kententraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja selaku OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur telah menyusun Renja yang dituangkan dalam berbagai program kegiatan pada tahun 2017.

Hasil pencapaian program-program pada tahun lalu (tahun n-2) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2016 yang lalu hanya sedikit melaksanakan kegiatan berupa Bimtek maupun Diklat disamping kegiatan rutin antara lain Patroli, pengawasan pengamanan di masyarakat, untuk tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu banyak anggarannya untuk kebutuhan pembangunan gedung kantor dan sarana prasarana peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk tahun 2017 diharapkan adanya peningkatan untuk Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada Kegiatan Bimtek, Diklat, Patroli dan pengawasan pengamanan masyarakat sehingga untuk tahun 2017 aktivitas dan kegiatan yang ada diSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu berjalan sesuai dengan rencana.

Adapun untuk program dan kegiatan pada tahun 2016 hanya sedikit yang dapat dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan anggaran yang didapat digunakan untuk pembangunan gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, untuk tahun 2017 diharapkan program dan kegiatan yang sudah dirancang agar dapat direalisasikan dengan baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA-OPD dan Pencapaian RENSTRA-OPD s/d tahun 2017 Provinsi Bengkulu.

 

  • Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai beberapa sasaran strategis diantaranya Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP, Meningkatkan Disiplin SDM dalam Penegakan Peraturan dan Perundang–undangan, Meningkatkan dan Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas serta mengkoordinasikan dan mengembangkan kemitraan dengan Aparatur/Instansi terkait, selain sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat dan jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Bimtek, selain itu juga banyaknya  jumlah Patroli Petugas Satpol PP, Jumlah Pengawasan dan Penertiban dan jumlah kerjasama dengan Aparatur/Instansi terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

 

2.3.    Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk tahun depan Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan tugas pokok dan fungsinya adalah menjaga Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Selanjutnya bila dihubungkan dengan visi misi Kepala Daerah Terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu tetap akan menjalankan tugas dan menjaga Keamanan dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu selalu berkoordinasi dengan instansi Terkait, pusat maupun daerah sehingga apa yang sudah direncanakan akan mudah terealisasi dengan baik.

Dilihat dari tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, pada umumnya tidak begitu besar tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam mendapatkan anggaran yang sudah direncanakan hanya saja yang sering terjadi adalah waktu pelaksanaan untuk menjalankan kegiatan tersebut sering tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.

Ada beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu yaitu:

  1. Masih lemahnya pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam memahami berbagai macam peraturan dan Tupoksi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sehingga hal ini membutuhkan bimbingan secara berkesinambungan.
  2. Masih rendahnya tingkat ketrampilan dan pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedepan. Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok sebagai Penegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
  3. Banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama sekali yang menyangkut masalah perizinan, gangguan ketertiban umum serta pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, untuk itu perlu dilakukan penindakan dan penertiban oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu melalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan penindakan.
  4. Minimnya dukungan sarana dan prasarana peralatan komunikasi seperti HT, peralatan tanggap bencana dan peralatan pendukung di lapangan seperti senter, jas hujan, tongkat dan peralatan sejenis lainnya.
  5. Kurangnya koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas Kabupaten / Kota. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Se Provinsi yang diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  • Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengusulkan Program dan Kegiatan yang dibutuhkan dengan cara membuat usulan / rancangan awal dan jumlah dana yang diusulkan kemudian untuk selanjutnya diproses dan dibahas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Untuk proses mendapatkan anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu bahwa setiap awal tahun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu membuat Draft kebutuhan pagu anggaran untuk kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disampaikan kepada satuan tiga, setelah itu ditelaah dan diproses oleh satuan tiga khusus nya Bappeda Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, apabila dalam pelaksanaan pengajuan pagu anggaran untuk kegiatan yang ada diSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu tidak ada kendala dan hambatan maka untuk selajutnya diproses dan apabila dalam pengajuan usulan anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu ada nya kendala dan hambatan maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk proses percepatan anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Pada umum nya bukan hanya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu saja yang sering kali mengalami hambatan dan rintangan dalam mengajukan atau mengusulkan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, banyak Instansi atau Dinas dan OPD yang lain juga mengalami hal yang sama seperti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu apalagi kalau ada suatu Dinas/Instansi/OPD yang banyak mengajukan usulan kegiatan akan mengalami proses yang panjang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Bengkulu

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

 

  • Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk Kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional,Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu kaitannya dengan arah kebijakan Nasional tersebut yang sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu bahwa pada umumnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu menjaga Keamanan, Ketertiban Umum, perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dan Penegakan Keputusan Kepala Daerah.

  • Tujuan dan sasaran RENJA-OPD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akandicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran ini dibuat lebih riil dari misi dan diharapkan dapat menjadi pedoman melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu telah menetapkan tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan.
  2. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam malaksanakan tugas dan fungsi.
  3. Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
  4. Penegakan Peraturan Daerah melalui mekanisme dan tahapan pengumpulan bahan-bahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
  5. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Objek-objek Vital.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai sacara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah:

  1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan terampil.
  2. Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  3. Terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  • Program Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

  1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam pelaksanaanya antara lain pendayagunaan potensi Sumber Daya Manusia yang ada. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam menyusun dan membuat usulan anggaran harus jelas peruntukannya sehingga nanti hasil dari Program dan Kegiatan yang sudah dibuat akan bermanfaat dan berguna untuk orang lain.
  2. Untuk Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai 6 Program dan mempunyai 39 kegiatan, yang pada dasarnya untuk kegiatan diarahkan untuk seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu baik anggota yang lama maupun anggota yang baru. Selanjutnya untuk kegiatan pada umumnya banyak dilaksanakan didalam kota Bengkulu dan dalam bentuk Pelatihan serta Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dengan tujuan agar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu lebih berwibawa dalam menghadapi berbagai macam kendala yang akan terjadi dilapangan. Untuk pagu anggaran setiap kegiatan sudah diusulkan pada Rencana Kerja setiap Tahunnya dan sudah dimasukkan dalam Rencana Strategis selama 5 (lima) Tahun. Apabila dalam tahun berjalan dirasa kekurangan anggaran maka akan diusulkan pada Anggaran Perubahan pada tahun berjalan. ( Tabel 4 )

RENCANA KERJA ( RENJA )

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Untuk ke depan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mengusulkan beberapa kegiatan yang baru untuk kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dilapangan yang mengacu pada kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang harus ditegakkan. Untuk itu pada kegiatan-kegiatan baru tersebut diharapkan respon yang positif dan untuk memperhatikan agar dapat terlaksana ditahun-tahun berikutnya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu ini jauh dari sempurna untuk itu kami mohon kritikan dan saran yang membangun untuk kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu lebih eksis menjalankan tugas kedepannya.