PENEGAK PERATURAN DAERAH

RENSTRA

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, penyusunan RENSTRA PD dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

RENSTRA PD sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting diantaranya :

  1. RENSTRA merupakan dokumen yang menjadi pedoman PD selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari RPJMD.
  2. RENSTRA merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) PD.
  3. RENSTRA merupakan alat atau instrument pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) PD dan BAPPEDA agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian misi, visi, tujuan, sasaran sesuai RPJMD.
  4. RENSTRA menjadi alat atau insrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah (PD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi PD.

RENSTRA PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi. Selanjutnya RENSTRA PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan serta menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota dalam menyusun rencana program dan kegiatannya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkuludilandasi dasar hukum sebagai berikut:

  1. UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.
  2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
  4. PP RI No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  5. PP RI No. 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
  6. PP RI No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  7. PERMENDAGRI No. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
  8. PERMENDAGRI No. 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
  9. PERMENDAGRI RI No. 61 tahun 2012 tentang Pengukuhan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Pamong Praja Muda.
  10. PERMENDAGRI RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  11. PERMENDAGRI RI No. 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
  12. PP RI No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara PM Daerah Provinsi, PM Daerah Kabupaten/ Kota.
  13. PERMENDAGRI RI No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
  14. PERGUB Bkl No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
  15. Perda No. 6 tahun 2011 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
  16. Perda Provinsi Bengkulu No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
  17. Perda No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
  18. Perda No 3 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

 

1.3. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud
  2. Memberikan rambu – rambu dalam pembinaan teknis dan administrasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
  3. Memberikan informasi arah kebijakan dalam meningkatkan kinerja serta mempermudah pengambil keputusan yang terkait dengan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat.
  4. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2021 adalah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang pendanaannya melalui alokasi APBD Provinsi Bengkulu dalam menunjang program prioritas Gubernur untuk mencapai visit 2020 wonderful Bengkulu

  • Sistematika Penulisan

BAB I        Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

BAB II       Gambaran Pelayanan PD.

Bab ini berisi tentang tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III      Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.Telaahan RENSTRA Kabupaten/ Kota dan RENSTRA Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu- Isu Strategis.

BAB IV      Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan.

Bab ini berisikan tentang Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan.

BAB V       Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini berisikan tentang Rancangan Program dan Kegiatan.

BAB VI      Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab ini berisikan tentang Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII     Penutup.

Bab ini berisikan tentang ringkasan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

  • Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, berdasarkan Peraturan Gubernur BengkuluNomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

  1. Perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat.
  2. Penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengembangkan sumberdaya aparatur serta pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat.
  3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur dibidang Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

  1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.
  2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
  3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.
  5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitasi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

  1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
  2. Menaati disiplin PNS dan kode etik Polisi Pamong Praja.
  3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
  5. Menyerahkan kepada PPNSD atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari satu kepala, satu sekretaris, empat bidang, tiga kasubag, dan 12 seksi. Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian dan masing- masing bidang terdiri dari tigaseksi. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada bagan.

Tugas pokok dan fungsi masing- masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok :

Memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan Gubernur dan mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/ Kota.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai rincian tugas :

  1. Merumuskan program di bidang penanganan Pamong Praja sesuai Rencana Strategis Daerah/ RPJMD.
  2. Menyusun program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Gubernur.
  3. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaerah.
  4. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Gubernur.
  5. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Peraturan/ Keputusan Gubernur dengan aparatur Kepolisian Negara, PPNS, dan atau aparat lain.
  6. Mengawasi Kebijakan Gubernur agar masyarakat mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan/ Keputusan Gubernur.
  7. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kabupaten/ Kota.
  8. Melaksanakan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
  9. Melaksanakan ketatausahaan.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
  11. Sekretaris

Tugas Pokok :

Mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga perlengkapan, dokumentasi, dan informasi. Mengkoordinasikan pengidentifikasian  produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  1. Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menjalin hubungan antar instansi terkait dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

  1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan masyarakat serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

  1. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

  1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok :

Menganalisa, merumuskan, menginformasikan kebijakan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia anggota Satuan Perlindungan masyarakat serta memobilisasi anggota Satlinmas Perlindungan Masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk lebih jelasnya akan dibuatkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

 

  • Sumber Daya
  1. Susunan Kepegawaian

Adapun jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu terdiri dari:

  • PNS Satuan Polisi Pamong Praja 75 orang

Tabel a. Status Kepegawaian

No Status Pegawai Jumlah Pegawai
1 PNS 75orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Dilihat dari jabatan struktural di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu terdiri dari :

  • Esselon II : 1 orang
  • Esselon III : 5 orang
  • Esselon IV : 15 orang

Tabel b. Jabatan Struktural

No Jabatan Struktural Jumlah Pegawai
1 Esselon II 1 orang
2 Esselon III 5 orang
3 Esselon IV 15 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari :

  • S2 : 8 orang
  • S1 : 39 orang
  • D3 :  5  orang
  • SLTA : 24 orang
  • SD : 2 orang

Tabel c. Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
1 S2 8 orang
2 S1 39 orang
3 D3 5 orang
4 SLTA 24 orang
5 SD 2 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Dari tingkat golongan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu terdiri dari:

  • Golongan I : 2 orang
  • Golongan II : 27 orang
  • Golongan III : 52 orang
  • Golongan IV : 7 orang

Tabel d. Tingkat Golongan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
1 Golongan I 2 orang
2 Golongan II 27 orang
3 Golongan III 52 orang
4 Golongan IV 7 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel e. Fungsional

No Fungsional Jumlah Pegawai
1 Fungsional 15 orang

 

  1. Sarana dan Prasarana

Tabel f : Kondisi Sarana dan Prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

NO SARANA KONDISI JUMLAH PRASARANA KONDISI JUMLAH KET
BAIK RUSAK LENGKAP MENCUKUPI KURANG BAIK RUSAK LENGKAP MENCUKUPI KURANG
1 Daihatsu Hiline 2 Meja 1 Biro 2
2 Toyota Kijang Th 00 1 Meja ½ Biro 18
3 Toyota Kijang PU 1 Meja Tulis 13 5
4 Toyota Dyna DT 1 Meja Kerja 1
5 Mitsubishi L200 DC 1 Kamera digital 2
6 Mitsubishi Maven 2 Kursi Pimpinan 7
7 Toyota Avanza 1 Kursi Kerja 9 6
8 Ford Ranger 3 Gbr Pres&wapres 1
9 Toyota Innova 1 White board 1 1
10 Toyota Hilux DC 1 Kursi Tamu 1
11 Yamaha RXS 1 Mesin Tik 3
12 Yamaha RX King 4 Televisi 6
13 Yamaha Vega 1 Filling Besi 4 2
14 Yamaha YT 115 1 Rak/Lemari Kayu 10 6
15 Yamaha YT116 1 Kotak Kunci 1
16 Yamaha YT117 1 Komputer/Laptop 9 4
17 Yamaha YT118 1 Tongkat Traffic L 20
18 Suzuki GS 250X 2 Portable wireless 1
19 AC 3 1
21 Radio Tape 1
22 Infocus & layar 1
23 Pistol Gas 2 v
26 Kulkas 1
27 Rotary Light 1
28 Body Lefeling 1
29 Band kas Kecil 1
30 Handy cam 1
31 Pentungan 106
32 Brankas 1
35 Printer 8 2

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

 

Tabel g : Keadaan Gedung dan Sarana Pendukung Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Tahun 2018

No Uraian Satuan Jumlah
1

 

 

2

 

 

3

Gedung/ Bangunan

-Gedung Kantor

 

Irigasi/ Pengairan

-Sumur Bor

 

Kendaraan Operasional

-Roda Empat

-Roda Dua

 

 

Unit

 

 

Unit

 

 

Unit

Unit

 

2 Unit

 

 

1 Unit

 

 

15 Unit

11 Unit

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

Ford

 

Maven

 

Hilux

 

Dyna

 

Innova

 

Avanza

 

Strada

 

Pick Up

 

Fortuner

 

Yamaha YT

 

RX King

 

Vega R

 

Suzuki GS 250 X

 

3 Unit

 

2 Unit

 

3 Unit

 

2 Unit

 

1 Unit

 

1 Unit

 

1 Unit

 

1 Unit

 

1 Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Unit

 

4 Unit

 

1 Unit

 

2 Unit

 

 

Tabel h : Jenis Kendaraan Dinas Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Tahun 2018

No Jenis Kendaraan Roda 4 (Jumlah) Roda 2 (Jumlah)
15 Unit 11 Unit

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

 

  • Kinerja Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu :

  1. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan masyarakat
  2. Meningkatnya Pengembangan dan Kapasitas SDM
  3. Optimalnya penerapan Perda / Pergub
  4. Meningkatnya Tata kelola Kinerja OPD

 

Dalam menjalankan Tupoksi khususnya dalam hal Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli serta Operasional dan Kelinmasan dilakukan serangkaian kegiatan yang menunjang baik untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu sendiri maupun tugas- tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para Asisten di lingkungan Sekda Provinsi Bengkulu.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu juga melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam pelaksanaan tugas, baik dalam hal penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Pelaksanaannya, Penegakan Disiplin dan Razia PNS, Penertiban Aset serta Penanganan Unjuk Rasa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dan Tabel 2.2 yang berisikan tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Adapun Interpretasi dari Tabel 2.1 yang berisikan tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, bahwa dalam memberikan pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, adapun permasalahan yang timbul pada saat menjalankan tugas dilapangan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak begitu berat permasalahan yang dihadapi oleh anggota satuan polisi pamong praja. Dalam hal ini permasalahn yang sering terjadi adanya kekurangan Sumber Daya Manusia yang trampil.

Dari tahun ke tahun permasalahan yang timbul ada pada Sumber Daya Manusia disamping masalah Sarana dan Prasarana, untuk masalah Sumber Daya Manusia sangat lah sulit untuk mendapatkan yang benar-benar trampil, cekatan dan memiliki skil dan ketrampilan untuk kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu umumnya dan anggota,personil pada umumnya.

Adapun interpretasi dari Tabel 2.2 yang beriskan tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, untuk tahun 2018 Satpol PP masih belum dapat melaksanakan beberapa kegiatan dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang sudah diusulkan dan diharapkan untuk tahun – tahun mendatang agar apa yang sudah direncanakan oleh Satpol PP dapat direalisasikan dengan baik.

  • Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
  1. Tantangan

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu kedepan menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut Efektifitas, Efisiensi, Profesional Kerja.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.Berikut ini beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

  1. Peraturan Perundang- Undangan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku, baik berupa UU, PP, Perpres, Peraturan atau Keputusan Menteri, Perda, dan Pergub. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang- undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

  1. Sumber Daya Manusia Perencana.

Disamping masalah peraturan perundang- undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dan OPD, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan, pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel.Dari segi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas- tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas diperlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik

  1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan diera reformasi disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan.Masih ada kecenderungan sebagian Pemerintah Daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Disamping faktor eksternal juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, keberadaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas- tugas dan peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu diharapkan dapat melaksanakn tugas- tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik.

  1. Peluang.
  2. Adanya stakeholder yang bisa bekerja sama untuk berpartisipasi dan mendukung kemajuan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu khususnya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota umumnya. Adapun stakeholder dimaksud adalah sebagai berikut :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu yang mana di tempat ini seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu diberi tempat, pembelajaran/ materi yang sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Selain BPSDM sebagai tempat untuk belajar juga didukung dengan narasumber/ pelatih dari Korem 041/ GAMAS, sehingga apa yang menjadi keinginan akan terwujud, yang semula anggota belum paham akan arti kegiatan menjadi paham. Yang paling penting dengan adanya narasumber/ pelatih dari Korem 041/ GAMAS maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja se- Provinsi Bengkulu akan terbentuk dengan baik sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan bertambah exis dalam menjalankan tugas di lapangan.

Selain narasumber/ pelatih yang disebutkan diatas, juga dibantu oleh narasumber/ pelatih dari Polda dan instansi terkait lainnya.Diharapkan kedepan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja se- Provinsi Bengkulu tidak ragu- ragu dan tidak mudah menyerah dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Terkait dengan narasumber dari instansi disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

  1. Dukungan legislatif dan pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/ kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakan PERDA dan Peraturan Pelaksanaannya di Bengkulu

Tabel i : Analisa Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021

Faktor Internal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal

Strengths (S)

1.     UU No. 23 Th 2014 Ttg Pemerintahan Daerah

2.     PP No. 32 Th 2004 Ttg Pedoman Satpol PP

3.     PP No. 16 Th 2018 Ttg Satpol PP

4.     Permendagri No. 19 Th 2013 Ttg Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satpol PP

5.     Perda No. 6 Th 2011 Ttg Organisasi Satpol PP

Weekness (W)

1.     Kurangnyatenaga yang profesional

2.     Ruang kerja yang belum memadai

3.     Masih kurangnya peralatan dan perlengkapan kerja

4.     Kurangnya anggaran yang dialokasikan

Opportunities (O)

1.     Adanya pelatihan dan bimtek

2.     Adanya motivasi yang tinggi dari bidang- bidang

3.     Adanya info dari pihak terkait

Strategi S – O

1.     Meningkatkan pelatihan dan bimtek

2.     Meningkatkan motivasi yang tinggi

3.     Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait

Strategi W – O

1.    Meningkatkan tenaga yang profesional

2.    Meningkatkan ruang kerja yang memadai

3.    Peningkatan peralatan dan perlengkapan kerja

Threats ( T )

1.     Kebijakan sering berubah- ubah

2.     Seringnya mutasi

3.     Hasil kegiatan harus dimanfaatkan

Strategi S – T

Memanfaatkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan secara profesional

Strategi W – T

1.     Peningkatan tenaga yang profesional

2.     Pemanfaatan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan

3.     Meningkatkan peralatan dan perlengkapan kerja

Sumber : Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

  • Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sering terjadinya demo yang disebabkan karena adanya unsur ketidak percayaan oleh sekelompok orang membuat anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu khususnya turun ke lapangan untuk mengamankan situasi tersebut. Dan dalam kegiatan mengamankan dan menertibkan hingga suasana bisa diatasi sangatlah tidak mudah karena banyak rintangan, halangan yang dihadapi di lapangan karena kebanyakan pendemo menggunakan alat- alat senjata tajam seperti pisau lipat, balok besar, batu dan sebagainya.Sementara itu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu itu sendiri masih kekurangan peralatan untuk menghadapi hal- hal tersebut diatas.

Adapun persoalan yang sangat mendasar yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu antara lain yaitu masih terbatasnya peralatan- peralatan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu seperti pentungan, borgol, helm, pistol, peralatan Dalmas dan sebagainya.

Tantangan kedepan untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam menghadapi masalah di lapangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu akan mengusulkan anggaran pengadaan untuk yang dibutuhkan.

Selain masalah tersebut diatas, di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu juga mempunyai masalah dari segi sumber daya manusia, anggaran, kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.Selain itu dengan adanya pendidikan dan pelatihan satu pintu membuat ruang gerak Satuan Polisi Pamong Praja terbatas.

Tanpa didukung dengan peralatan yang cukup maka kurang efektif dalam menghadapi masalah di lapangan, kurangnya sumber daya manusia yang profesional juga menghambat jalannya administrasi, dengan anggaran yang sedikit membuat banyak kegiatan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.Yang lebih penting lagi adalah kesejahteraan anggota kurang maka berdampak dengan hasil kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu yang tidak terlaksana dengan baik.

  • Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan skenario masa depan dan perwujudan pandangan apa yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan visi ini berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan Perencanaan Strategis yang meliputi atau yang dipengaruhi oleh kondisi sejarah masa lalu, kondisi internal dan eksternal serta isu- isu local, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan- kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, maka dalam merumuskan skenario kedepan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemapanan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Atas dasar prinsip tersebut diatas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

“Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang professional, tanggap, mampu, terampil, dan simpatik menuju masyarakat Bengkulu yang tertib, aman, dan damai”

Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut :

  1. Penegakan Perda dan Peraturan

Pelaksanaannya dimaksudkan adanya komitmen untuk melaksanakan aturan yang dibuat antara penegak hukum itu sendiri, pemerintah, dan masyarakat.

  1. Menuju masyarakat Bengkulu tertib

Dimaksudkan dipatuhinya segala produk/ aturan hukum yang dibuat oleh pemangku kepentingan.

  1. Aman dan damai

Dimaksudkan dengan kondisi lingkungan yang kondusif ditahun 2021 masyarakat provinsi Bengkulu semakin tertib, aman, dan damai, sehingga apa yang telah dicita- citakan tentang kesejahteraan masyarakat Bengkulu akan mudah tercapai.

  1. Tanggap

Mempunyai kepekaan, mengetahui dengan segera, memperhatikan dengan sungguh- sungguh apa yang menjadi Tupoksi.

  1. Mampu

Mampu menempatkan diri bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan melaksanakan tugas secara konsisten dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

  1. Terampil

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas kedinasan terampil dan dapat diandalkan

  1. Simpatik

Mampu menarik hati siapapun saja berurusan dengannya, dengan mengedepankan pendekatan persuasive berlaku sopan dan tegas akan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang simpatik.

Adapun sebagai Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

  1. Mewujudkan penataan organisasi yang efektif dan efisien
  2. Mewujudkan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  3. Mewujudkan tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
  4. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman
  5. Meningkatkan disiplin dan sumber daya manusia aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu untuk mendukung pelaksanaan tugas

Adapun Visi Gubernur Terpilih Tahun 2016 – 2021 yang berdasarkan pada kondisi makro Provinsi Bengkulu bahwa Visi yang hendak dicapai untuk tahun 2016 – 2021 adalah :  TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING TINGGI “

Selanjutnya pemahaman Bengkulu Maju, Sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah :

  1. Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas
  2. Meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi
  3. Mewujudkan masyarakat bengkulu yang berjiwa menghargai keberadaan, memiliki kebanggaan terhadap sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi martabat bangsa
  4. Meningkatnya daya saing Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir batin

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan dan berkompetensiserta memiliki keunggulan komparatif

Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Bengkulu memilki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan.

Selain visi Gubernur Terpilih Tahun 2016 – 2021 juga mempunyai beberapa misi antara lain :

  1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan Pemerintahan yang bersih ( clean government )
  2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan social dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan local
  3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
  4. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
  5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
  6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  7. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
  8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya dan demokratis
    • Telaahan Renstra K / L dan Renstra

Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu selain mendapatkan dana Anggaran Pendapata Belanja Daerah ( APBD ) juga mendapat Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) sehingga dengan adanya tambahan anggaran dari APBN tersebut sangatlah terbantu bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan kegiatan dilapangan untuk kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota umumnya, dengan dapat nya Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) merupakan faktor pendorong bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Akan tetapi dapat disampaikan dan dijelaskan pada bagian ini untuk mulai tahun 2016 sampai sekarang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu tidak lagi mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu hanya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) yang ada.

Selain adanya Faktor pendorong juga ada faktor – faktor penghambat dalam gerak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu di lapangan antara lain kurang nya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil dibidangnya sehingga mengakibatkan ruang gerak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu sangatlah terbatas.

  • Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa sebagai faktor penghambat dalam pelaksanan tugas dilapangan khususnya dalam Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat bahwa masih banyak masyarakat umumnya belum memahami akan arti Penegakan Perda dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah  sehingga kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu khususnya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota umumnya harus lebih bekerja keras untuk meyakinkan dan memberi arahan kepada masyarakat umum akan pentingnya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain adanya faktor penghambat tersebut diatas ada juga yang dapat dijadikan sebagai faktor pendorong bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu khususnya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota umumnya bahwa adanya kerjasama antara instansi terkait, badan hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota sehingga dalam melaksanakan tugas dilapangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

  • Penentuan isu – isu Strategis
  1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam hal gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dapat dijelasakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, selain itu Kepala Satuan dibantu oleh Satu orang Sekretaris dan 4 orang kepala Bidang, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Sekretaris membawahi 3 Kepala sub bagian antara lain Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evalausi dan Pelaporan serta Kepala Sub Bagian Keuangan, selain itu masing-masing Bidang membawahi 3 Seksi antara lain Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi 3 Seksi yaitu Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dan Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi 3 seksi terdiri dari : Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Ketertiban Umum dan Seksi Kerja sama, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi 3 seksi terdiri dari Seksi Penegakan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Pengawasan, Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi 3 seksi terdiri dari Seksi Data dan Informasi, sekis Pelatihan dan Mobilisasi dan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

  1. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Pada bagian ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu untuk Sasaran Jangka Menengah mengharapkan mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) untuk tahun 2019 dan tahun – tahun berikut nya.

  1. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi /Kabupaten/Kota

Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa target Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu untuk Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD agar apa yang sudah menjadi target sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dapat terlaksana dengan baik dan lancar dengan harapan tidak ada nya lagi pengurangan anggaran yang ada.

  1. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD

Dalam Implikasi RTRW bagi pelayanan PD sangat lah mendukung dalam aktifitas dan kemajuan PD itu sendiri khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, dimana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu sudah berdiri sendiri sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dalam beraktifitas dan menjalan kan tugas dapat dilaksanakan dengan baik

  1. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Untuk Implikasi KLHS bagi pelayanan PD khusunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu sudah berjalan sesuai dengan rencana dimana mulai tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu sudah mencapai peringkat Type A dalam struktur organisasi yang juga didukung dengan adanya Pergub bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

BAB IV

Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan

 

  • Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
  1. Tujuan

Tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu adalah untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat dengan maksimal.

  1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman suasana batin dan ketertiban lingkungan di masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum dan tertib sosial.
  2. Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang professional dan handal dalam pelaksanaan tugas.
  3. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas- tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat, dan tamu negara
  4. Terwujudnya system kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan para penegak hukum lainnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
  5. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda dan Peraturan, serta terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif.

4.2. Strategi dan Kebijakan PD

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021

Visi           : terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang professional, tanggap, mampu, terampil, dan simpatik menuju masyarakat Bengkulu yang tertib, aman, dan damai.

 

Misi 1       : mewujudkan penataan organisasi yang efektif dan efisien

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Terwujudnya penataan organisasi yang efektif dan efisien Meningkatkan SDM yang profesional Meningkatkan SDM yang professional dan terampil Penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan

 

Misi 2       : mewujudkan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Masyarakat umum Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Adanya sosialisasi

 

Misi 3       : mewujudkan tegaknya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Terwujudnya tegaknya Perda dan Keputusan Kepala Daerah SKPD di Provinsi Bengkulu, Badan Hukum, Instansi terkait Meningkatkan tegaknya Perda dan Keputusan Kepala Daerah Adanya sosialisasi dan bimtek

 

 

Misi 4  : mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan beriman

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul dan beriman Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Meningkatkan pengetahuan bagi Sumber Daya Manusia Adanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

 

Misi 5  : Meningkatkan disiplin dan Sumber Daya Manusia aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu untuk mendukung pelaksanaan tugas

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatkan disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Meningkatkan disiplin aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

Sumber : Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Provinsi Bengkulu.

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

  • Rancangan Program dan Kegiatan

Rancangan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu selama tahun 2016- 2021 sebanyak 6 (enam) program, terdiri dari :

  1. Program pelayanan administrasi perkantoran
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  3. Program peningkatan disiplin aparatur
  4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
  6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dari jumlah program sebanyak 6 (enam) program tersebut terdapat program penunjang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

  1. Program pelayanan administrasi perkantoran
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  3. Program peningkatan disiplin aparatur
  4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Selanjutnya untuk program utama yaitu sebagai berikut :

  1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Rancangan program/ kegiatan serta indikator program/ kegiatan berdasarkan tujuan yang akan dicapai ditampilkan pada tabel 5.1

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

            Pada Bab VI menjelaskan tentang Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur terpilih tahun 2016 – 2021 yang bunyinya Mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu siap mendukung dan melaksanakan apa yang sudah menjadi tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan, ada beberapa Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu diantara nya Jumlah Pelanggaran Perda, jumlah Patroli petugas, jumlah pengawasan dan penertiban dan jumlah kerjasama dengan aparat instansi terkait. Adapun untuk secara terinci Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1.

BAB. VII

PENUTUP

 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Tahun 2016- 2021 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

Untuk selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai tugas yang semakin banyak, selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dilapangan yang mengacu pada kaidah- kaidah dan peraturan- peraturan yang harus ditegakkan, untuk itu pada kegiatan- kegiatan untuk Tahun 2016- 2021 agar mendapat Respon Positif dan untuk diperhatikan atau diprioritaskan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon kritikan saran yang membangun untuk kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu agar lebih eksis menjalankan tugas kedepan.