DASAR HUKUM

Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU  pemerintahan daerah. Hal  ini  kemudian  menjadi  acuan bagi  daerah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satpol PP sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang secara eksplisit menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satpol PP. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipologi Satpol PP di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satpol PP, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satpol PP melalui peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.