Sidak atribut PNS

Bengkulu – Satpol PP Provinsi bengkulu mengadakan inspeksi mendadak ke seluruh Dinas, kantor dan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Sidak ini mengenai tingkat kehadiran dan disiplin atribut bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

bagaimana pemakaian atribut tersebut?

  1. Atribut PDH di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, terdiri atas nama Departemen Dalam Negeri, lambang Departemen Dalam Negeri, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
  2. Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten/Kota, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
  3. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten/Kota, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
  4. Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
  5. Atribut PSR hanya papan nama.
  6. PSL tidak memakai atribut.
  7. Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
  8. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Selain ketentuan di atas, ada beberapa ketentuan yang menyebutkan:

  • Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
  • Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan memperhatikan estetika.
  • Penggunaan pakaian dinas untuk lingkungan Departemen Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  • Penggunaan Pakaian Dinas untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
  • Penggunaan Pakaian Dinas untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
  • Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh Pimpinan Komponen atas nama Menteri Dalam Negeri.
  • Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Provinsi dilakukan oleh Gubernur.
  • Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Ada pula ketentuan lain-lain yang mengatur tentang:

  • Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Gubernur untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten/Kota.
  • Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu di Lingkungan Departemen Dalam Negeri di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  • Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Bengkulu – Semua orang memiliki hak untuk menghirup udara bersih . Tidak ada tingkat aman dari paparan asap rokok orang lain/ perokok pasif sebagai faktor resiko penyakit jantung, kanker dan banyak penyakit lainnya. Bahkan paparan singkat pun dapat menyebabkan kerusakan serius. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan produk hukum yang populer di banyak Negara yang menerapkan, dan peraturan yang tidak merugikan pemilik bisnis. Setiap negara, terlepas dari tingkat pendapatannya, dapat menerapkan peraturan tentang KTR yang efektif. Larangan total merokok di tempat umum, termasuk semua tempat kerja dalam ruangan, dapat melindungi masyarakat dari bahaya menjadi perokok pasif, membantu perokok berhenti merokok dan mengurangi perokok pemula dari kalangan remaja. Pedoman dari WHO Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) membantu negara-negara untuk menerapkan langkah-langkah pelaksanaan KTR yang tepat dalam melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok.

Pedoman dan Sumber terkait Pelaksanaan KTR di Indonesia:

  1. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012
  2. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR
  3. Pedoman Pengembangan KTR di Berbagai Tempat yang Ditentukan

untuk itu, Satpol PP Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan ke beberapa instansi untuk memasang stiker Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan langsung memasang stiker tersebut. Nampak dalam foto Kepala Bidang Peraturan Daerah (Perda) Ir. R. Titus Chandra Erwana.

Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Pol PP

Bengkulu – Kegiatan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bengkulu dilaksanakan di BPSDM provinsi Bengkulu dan diikuti oleh ASN Satpol PP Provinsi dan kabupaten yang ada di Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan untuk peningkatan karir fungsional satpol PP Bengkulu.

Uji kompetensi dan sertifikasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti Permenpan dan RB Nomor 4 tahun 2014 tentan Jabatan Fungsional Polisi Pamonng Praja dan Angka Kreditnya.  Untuk peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir anggota Satpol PP, diperlukan suatu kompetensi tertentu terkait langsung dengan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu setiap aparatur yang akan berkarir dalam jabatan fungsional Satpol PP harus lulus uji kompetensi dan sertifikasi. Metode yang dipakai dalam uji kompetensi dan sertifikasi adalah tes tertulis dan wawancara. Unit kompetensi yang diujikan adalah melakukan koordinasi penegakan perda, melakukan tindakan non yustisi, melakukan pengendalian massa, patroli, pendataan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat serta mobilisasi perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 34 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2015 mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional polisi pamong praja adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab and wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu jabatan fungsional polisi pamong praja termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Ada beberapa hal yang diatur bersama oleh Mendagri dan BKN tentang jabatan fungsional polisi pamong praja, yaitu sebagai berikut :

  • pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama kali dan pengangkatan dari jabatan lain;
  • pengangkatan dari jabatan fungsional polisi pamong praja keterampilan ke keahlian;
  • pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit;
  • kenaikan pangkat, jabatan dan angka kredit pengembangan profesi;
  • penyesuaian,
  • uji kompetensi

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh satuan polisi pamong praja dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jika pada unit kerja tidak terdapat anggota polisi pamong praja untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatannya, so that polisi pamong praja yang berada satu tingkat di atas atau di bawah dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja.

 

Latihan Dalmas Satpol PP Provinsi Bengkulu

Bengkulu РUntuk meningkatkan kemampuan Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja maka dilakukan Pelatihan Dalmas (Pengendalian Massa) lanjutan tahun 2018. Kegiatan ini dibuka  langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Proviunsi Bengkulu Juniwanto, SIP, MSi dan berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 mei 2018 bertempat di hotel Pasir Putih dan diikuti oleh 35 orang anggota satuan polisi pamong praja Provinsi Bengkulu.

Pelatihan ini meliputi kemampuan dasar dalam menghadapi pendemo, penggunaan alat keamanan saat menghadapi pendemo dan pelatihan teknis pengendalian massa. selain itu para anggota satuan satpol pp juga dibekali dengan kemampuan dasar bela diri. Hal ini guna menciptakan anggota satpol pp yang terlatih dan tangguh dalam menghadapi situasi apapun ketika saat bertugas.

Kegiatan ini akan rutin dilakukan agar setiap anggota satuan polisi pamong praja menjadi mitra utama masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah.